Model Risk-Based AI Governance dalam pendidikan tinggi Indonesia: Rekonstruksi kebijakan untuk mewujudkan integritas akademik

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan tinggi menimbulkan kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu mengakomodasi manfaat teknologi sekaligus melindungi integritas akademik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan tata kelola pemanfaatan AI dalam pendidikan tinggi Indonesia dan merumuskan model kebijakan berbasis risiko yang membedakan penggunaan AI berdasarkan tingkat risiko serta menentukan kewajiban, pembatasan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang proporsional. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana kebijakan pemanfaatan AI dapat direkonstruksi melalui pendekatan Risk-Based AI Governance untuk membedakan penggunaan asistif, bersyarat, terbatas, dan tidak dapat diterima. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan melalui studi kepustakaan serta analisis kualitatif-yuridis terhadap peraturan, kebijakan, pedoman, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia telah menyediakan prinsip kehati-hatian, keamanan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, pengawasan, dan manajemen risiko, tetapi belum mengintegrasikannya dalam klasifikasi risiko AI yang spesifik untuk pendidikan tinggi. Penelitian menghasilkan model empat tingkat risiko yang terhubung dengan differentiated controls, human oversight, transparency/disclosure, monitoring dan audit, evaluasi, mitigasi, serta remediasi atau sanksi, dengan integritas akademik sebagai tujuan normatif utama.