Ketakterbatasan Martabat Manusia dan Ketimpangan Ekonomi: Tinjauan Etis berdasarkan Dignitas Infinita

Abstract

Justice is inseparable from human dignity. When dignity is violated, a reaction naturally arises. The riots that broke out in several places in Indonesia at the end of August 2025 were a real example of this. The people’s suffering stood in stark contrast to the lavish and ostentatious lifestyles of members of the House of Representatives; this is a truly heartbreaking reality. In the light of Dignitas Infinita, this is a clear violation of human dignity. It is a gift from God, freely given to all people without exception and inherent. Social status or wealth has nothing to do with it; nothing can take it away. Yet government policies that in fact deepen poverty stand as undeniable evidence of this distortion. The flexing phenomena of wealth by public officials reveals how money has come to be valued and praised more highly than human dignity itself. As wealth continues to accumulate in the hands of a few, unemployment and poverty persist at alarming levels. In response, the Catholic Church firmly rejects every form of offense against human dignity—including the tolerance of poverty itself. The message of Dignitas Infinita remains profoundly relevant to Indonesia’s current reality. Members of the Catholic Church, and society at large, are called to be aware of these social injustices and to voice their concern through their respective callings and professions.

Abstrak

Keadilan senantiasa berelasi erat dengan martabat manusia. Ketika penodaan terjadi, reaksi penolakan akan timbul dengan sendirinya. Fenomena kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 di beberapa tempat di Indonesia merupakan contoh nyata. Penderitaan rakyat jelata disandingkan dengan gaya hidup mewah dan pamer dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kenyataan ini amat menggenaskan. Dalam terang Dignitas Infinita, apa yang terjadi sungguh merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Martabat diberikan Tuhan dan melekat pada diri setiap orang tanpa kecuali. Status sosial dan jumlah harta tidak memberikan pengaruh. Apapun tidak dapat menghapusnya. Kebijakan pemerintah, yang malahan mengakibatkan kemiskinan, adalah bukti yang tidak terelakkan. Flexing aparat pemerintahan menunjukkan uang lebih dihormati dan disanjung ketimbang martabat manusia. Penumpukan kekayaan terus bertambah seiring dengan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Implikasinya ialah bahwa Gereja Katolik menolak secara tegas segala bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia. Pembiaran kemiskinan ialah salah satu aspeknya. Isi dokumen sangat relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Anggota Gereja Katolik, khususnya, serta rakyat Indonesia pada umumnya diajak untuk aware akan situasi sosial dan mengungkapkan kepeduliannya sesuai dengan profesi masing-masing.